Skip to content
Kebijakan Penggunaan

Kebijakan Penggunaan Layanan Hosting

Kebijakan Penggunaan Layanan Hosting

Kebijakan Penggunaan Layanan Hosting ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas tentang hal-hal tidak diizinkan bagi Pengguna dalam penggunaan Layanan Hosting UNPAD. Pengguna tidak diperkenankan menggunakan Layanan Hosting UNPAD baik secara sengaja maupun tidak yang terkait dengan:

  • Kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan serta hukum Internasional.
  • Membuat website yang sifatnya komersial termasuk mengiklankan produk dan jasa.
  • Konten Pornografi, Perjudian, SARA, Penghinaan, Penistaan, dan kesusilaan umum.
  • Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, Fraud, dan Penipuan.
  • Menyimpan software, video, dan musik yang memiliki hak cipta.
  • Menggunakan server hosting untuk situs khusus video/audio streaming, situs image hosting, ataupun situs khusus upload dan download file, situs porno, situs perjudian atau sejenisnya.
  • Bit Torrent atau aplikasi Peer to Peer lain.
  • Mendownload file menggunakan fasilitas hosting.
  • Menggunakan sumber daya komputer hosting Universitas Padjadjaran, network atau account-nya untuk melakukan DDOS, port scanning, sniffing, dan exploit system, merusak jaringan keamanan pihak ketiga, atau secara langsung merusak keamanan situs sebuah organisasi/institusi maupun situs perorangan.
  • Menggunakan sumber daya komputasi (CPU, RAM, dan Penyimpanan) secara berlebihan sehingga berpotensi mengganggu layanan terhadap pengguna lain. Terkait dengan penggunaan sumber daya komputasi di atas, DPSI berhak menghentikan layanan kepada pengguna untuk menjaga reliabilitas layanan kepada pengguna lain.
  • Menyimpan file besar lebih dari batas maksimum paket yang sudah ditentukan yang disimpan pada layanan hosting.
  • Hosting Unpad didesain untuk melayani halaman website, dan bukan sebagai penyedia server media ataupun penyedia situs download untuk mendistribusikan file.
  • Satu domain digunakan untuk satu website, pengguna tidak diperkenankan melakukan instalasi tambahan wordpress atau cms dan atau aplikasi lainnya dalam satu domain.

Tanggung Jawab Pengguna Layanan Hosting

Pengguna yang telah disetujui permohonan pembuatan hosting bertanggung jawab penuh dengan isi materi dan pengelolaannya. Jika Pengguna mewakili pihak lain dalam hal ini pengelola, operator dan mahasiswa, maka pihak tersebut juga dianggap bertanggung jawab.

Email

Fitur Email pada Layanan Hosting UNPAD tidak diaktifkan, untuk transaksi email pengguna dapat menggunakan email yang telah disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pelanggaran Kebijakan

  • Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi berhak melakukan penghentian layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila konten website menyebabkan membebani server terlalu berat sehingga mengganggu kelangsungan layanan terhadap website lainnya pada server hosting. Contoh: Jika di dalam website tersebut terdapat virus atau malware dan kesalahan scripting.
  • Penghentian layanan berlaku bagi pengguna layanan hosting baik disengaja ataupun tidak melakukan tindakan DDOS dengan mengirimkan atau menerima paket data yang sangat besar ke IP target dengan tujuan untuk mematikan layanan internet dari IP address yang dituju.
  • Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi berhak melakukan penghentian layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila ditemukan pelanggaran penggunaan, masalah keamanan sistem, atau aktivitas ilegal termasuk mempublikasi material yang mengandung hak cipta orang lain.
  • Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi berhak melakukan penghentian layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila ditemukan menggunakan nulled theme dan nulled plugin serta tidak melakukan update wordpress, theme, plugin 1 minggu setelah pemberitahuan.
  • Layanan yang diberhentikan (suspend) dapat diaktifkan kembali jika pengguna layanan sudah melakukan perbaikan pada website.
  • Penghapusan layanan hosting berlaku bagi pengguna layanan yang sudah di-suspend selama 6 bulan.
  • Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian material dan immaterial yang diderita oleh pengguna akibat kelalaian pengguna, peretasan, dan penghentian layanan atas alasan pelanggaran terhadap Kebijakan Penggunaan.